oleh

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Tahun 2021 Tumbuh 4,5% Sampai 5,5%

example banner
Spread the love

Jakarta – Kantor Staf Kepresidenan memandang optimis dalam melihat proyeksi ekonomi Indonesia ke depan. Dimana pemulihan ekonomi global diperkirakan semakin membaik seiring dengan implementasi vaksinasi covid di berbagai negara. KSP juga melihat kinerja positif Purcahsing Manager Index (PMI) di awal tahun 2021 kemudian untuk di luar negeri sendiri implementasi vaksin dan sinergi kebijakan nasional diperkiran terus akan mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Seperti diketahui bahwa secara keseluruhan di tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi negative 2,07% dikarenakan masih lemahnya konsumsi swasta, investasi bangunan dan masih terbatasnya mobilitas sebagai dampak pandemik. Kantor Staf Kepresidenan juga memprediksikan ke depan perbaikan domestik diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan pemulihan global dan akselerasi program vaksinasi nasional oleh pemerintah. Untuk itu diperkirakan keseluruhan di tahun 2021 KSP optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 4,5 sampai 5,5% sejalan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan ke 4 di tahun 2020 kemarin. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Webinar dalam program KSP MENDENGAR, Selasa (23/02/2021),

Sementara itu, hal senada juga Disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, S.E, M.Hum, M.A. yang mengatakan masih optimis dengan proyeksi ekonomi Indonesia walaupun beberapa lembaga memangkas proyeksi kita.
“Tapi range 4,5 sampai 5,5% kita jaga, “kata Yustinus Prastowo
Yustinus Prastowo menyampaikan agar range tersebut tetapa terjaga maka yang pertama harus diperhatikan adalah vaksinasi, semakin cepat dan semakin massif vaksinasi akan menjadi hal yang bagus dalam pemulihan ekonomi. Yang ke dua adalah Undang-Undang Cipta Kerja, semakin bagus implementasi di lapangan memberikan kemudahan dan kepastian hukum akan mendorong investasi semakin bertambah dan dapat menggerakkan perekonomian kita. Yustinus juga membeberkan bahwa dengan adanya pandemi covid-19 mengakibatkan ekonomi melambat sehingga penerimaan pajak menurun dan belanja meningkat, maka defisit harus diperlebar supaya dapat membiayai penanganan pandemi. Untuk itu pemerintah telah menerbitkan perpu 1 tahun 2020 yang sudah ditetapkan sebagai Undang-undang No, 2 tahun 2020 yang mengatur fleksibilitas APBN supaya devisit bisa diperlebar.
“Maka defisitpun harus diperlebar supaya kita dapat membiayai dalam penanganan pandemi ini, ini respon APBN kita, “ujar Yustinus Prastowo.

Yustinus menyampaikan akibat ekonomi yang melambat, defisit Indonesia melebar dari 1,76% menjadi 6,34% di tahun 2020, tetapi Yustinus memastikan kembali bahwa hal itu semua dikembalikan ke kepada rakyat untuk menolong. Menurut Yustinus ini merupakan pertama kali sebenarnya walfare state menjadi semakin nyata karena alokasi belanja yang sangat besar untuk belanja publik. Selain itu defisit yang terjadi di tahun 2020 dan 2021 ini, Yustinus memastikan dapat dipertanggungjawabkan, jika targetnya 6,34% dengan berbagai efisiensi dan dengan program yang terukur tentu dapat menghemat dengan realisasinya diangka 6,09%. Dengan penghematan 234 T itu dapat digunakan untuk vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia, juga dapat untuk stimulus UMKM dan beberapa program untuk rakyat di tahun 2021.

IMG-20210224-WA0024

Terkait pembiayaan Yustinus memaparkan, meskipun pembiayaan kita meningkat, secara nominal hutang bertambah tetapi komitmen pemerintah terutama di 6 tahun terakhir cukup tinggi, hal ini tampak dari belanja publik yang semakin besar porsinya, belanja di sektor pendidikan, kemudian kesehatan, subsidi non energi, infrastruktur dan perlindungan sosial. Dalam updatenya Yustinus juga menjelaskan terkait belanja yang digunakan untuk apa saja uang tersebut yakni : untuk stimulus bansos 50% penduduk termiskin mendapatkan bantuan sosial berupa PKH, bantuan sembako, BLT Dana Desa maupun bantuan kuota internet untuk pelajar, mahasiswa, guru, dosen dan sebagainya. Terkait dengan hutang
Yustinus mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan negara sebaya dan maju relative lebih baik, hanya lebih rendah dari Tiongkok, Vietnam dan Korea Selatan. Dari sisi defisit fiskal walau telah mengalokasikan sangat besar sekitar 6,09% tetapi masih sangat moderat daripada negara lain. Sementara itu proyeksi hutang Indonesia dibandingkan negara lain paling rendah, ratio hutang publik kita paling rendah dan di negara-negara ASEAN penambahan hutang kita paling kecil. Menurut Yustinus posisi utang Indonesia sangat konsisten kecuali di tahun 2020 sampai 2022 memang ada kelonggaran karena pandemi, dalam 10 tahun terakhir rasio terjaga di bawah 30% kecuali tahun 2020 karena covid. IMF juga memproyeksikan Indonesia lebih baik dan rasio penerimaan negara atau pendapatan pajak terhadap hutang cukup bagus dibanding banyak negara. Indonesia masih dibawah Turki dan Afrika Selatan tetapi masih lebih baik dibanding Brasil, Singapore, Malaysia, Thailand dan Philippine .

“Ini sekaligus mengklarifikasi banyak tuduhan bahwa kita ini tukang utang dan utang kita sudah tidak aman, kita bandingkan ternyata kita relative lebih baik, Artinya kita punya kemampuan lebih besar dalam membayar hutang karena rasio pendapatan pajak kita terhadap hutang lebih tinggi disbanding berbagai negara. DSR kita memang naik karena pandemi karena covid dan terus kita jaga, supaya mempunyai kemampuan bayar. Ini untuk bayar utang luar negeri terutama, “papar Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dibagian akhir paparannya. (Pras)