BANYUWANGI, Jurnal News– Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI) memberikan respons tegas terhadap wacana penyesuaian program studi (prodi) di perguruan tinggi yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek).
P3SI menilai wacana yang berbasis pada kebutuhan industri tersebut berisiko menggerus hakikat filosofis pendidikan nasional.
Dalam pernyataan sikap resmi nomor 012/PP.P3SI/IV/2026, P3SI menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukoco, terkait upaya peningkatan relevansi lulusan dengan industri yang disampaikan pada Kamis (23/4/2026) lalu.
Ketua Umum (Ketum) P3SI, Prof. Dr. Bahri, M.Pd., menegaskan bahwa pendidikan sejarah memiliki mandat strategis dalam melestarikan memori kolektif dan membangun identitas kebangsaan. Menurutnya, peran ini tidak bisa diukur hanya dengan indikator serapan tenaga kerja semata.
“Pendidikan bukanlah komoditas yang harus tunduk sepenuhnya pada mekanisme pasar,” tegas Prof. Bahri dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa (28/4/2026).
Ia juga memperingatkan bahwa jika logika “relevansi” dimaknai secara sempit hanya untuk kebutuhan ekonomi jangka pendek, maka prodi ilmu dasar dan humaniora akan terancam.
Menanggapi data mengenai kelebihan 490 ribu lulusan kependidikan dibandingkan dengan kebutuhan yang hanya 20 ribu, P3SI meminta pemerintah melihat angka tersebut secara kontekstual. P3SI berpendapat bahwa ketimpangan tersebut sebenarnya mencerminkan.
“Lemahnya perencanaan kebutuhan tenaga pendidik berbasis kondisi riil di daerah. Berikut masalah sistematik pada rekrutmen dan distribusi guru, bukan sekadar ketidakrelevanan program studi,” jelas dia.
Alih-alih melakukan penutupan prodi, P3SI merekomendasikan pemerintah untuk mengambil langkah kebijakan afirmatif guna memperkuat bidang humaniora.
“Memperluas keahlian lulusan pendidikan sejarah. Mendorong kerja sama antara perguruan tinggi dengan industri kreatif, sosial, dan budaya,” ungkap dia.
Oleh karena mendesak penghentian rencana penutupan prodi sebelum ada kajian akademis komprehensif yang melibatkan asosiasi profesi.
“Memperketat pembukaan prodi baru yang tidak memiliki sumber daya dosen dan kurikulum yang memadai,” jelas dia.
P3SI menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas kurikulum yang adaptif dan inovatif guna meningkatkan daya saing lulusan, sembari tetap berpijak pada kebenaran ilmiah dan nilai-nilai budaya bangsa.
“Kebijakan penutupan prodi harus dilakukan dengan sangat hati-hati, objektif, dan tidak mengorbankan masa depan bangsa,” pungkas Bahri.
Surat pernyataan ini juga ditandatangani oleh Sekjen P3SI Tsabit Azinar Ahmad. (Miska/redaksi)
Komentar