BANYUWANGI – Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Cabang Banyuwangi masa khidmat 2026–2031 melakukan audiensi dan silaturahim dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Banyuwangi, Senin (8/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang Kepala Dispendukcapil Banyuwangi tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispendukcapil Banyuwangi, H. Saifudin, S.H., M.M.
Dalam kesempatan itu, H. Saifudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta silaturahim yang dilakukan jajaran LKKNU Banyuwangi.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih atas silaturahim yang dilakukan LKKNU Banyuwangi. Semoga pertemuan ini menjadi awal kerja sama yang baik dalam membantu masyarakat, khususnya terkait layanan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Ketua LKKNU Banyuwangi, Dalilatus Saadah, menjelaskan bahwa sejumlah program yang akan dijalankan LKKNU memiliki keterkaitan erat dengan layanan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Dispendukcapil. Salah satu persoalan yang sering ditemui di masyarakat adalah ketidaksesuaian data identitas pada dokumen kependudukan.
“Dalam berbagai pendampingan masyarakat, kami masih menemukan permasalahan perbedaan nama antara akta kelahiran dengan dokumen kependudukan lainnya.
Kondisi ini sering menimbulkan kesulitan bagi warga dalam mengakses berbagai layanan publik. Karena itu kami ingin membangun sinergi dengan Dispendukcapil agar masyarakat mendapatkan solusi yang tepat,” terang Dalilatus Saadah.
Sementara itu, Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga LKKNU Banyuwangi, H. Imam Muklis, S.Ag., M.H.I., mengungkapkan bahwa permasalahan administrasi kependudukan kerap muncul saat masyarakat hendak melangsungkan pernikahan.
Ketidaksesuaian data antara akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, maupun dokumen lainnya sering menjadi kendala dalam proses pencatatan pernikahan.
“Beberapa kasus yang kami temukan terjadi ketika calon pengantin akan melaksanakan pernikahan. Data yang tercantum dalam akta kelahiran, dokumen adminduk lainnya, dan kondisi riil di lapangan tidak sama. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat.
Karena itu diperlukan edukasi dan pendampingan agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, H. Saifudin menyampaikan bahwa sebagian besar persoalan administrasi kependudukan yang dihadapi masyarakat sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia di Dispendukcapil.
Ia berharap LKKNU dapat menjadi jembatan informasi sekaligus pendamping bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Menurutnya, kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui pola pelayanan jemput bola maupun pendampingan administrasi bagi warga yang mengalami kesulitan mengurus dokumen kependudukan.
“LKKNU bisa menjadi mitra strategis dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan secara optimal. Kami siap berkolaborasi sehingga berbagai permasalahan administrasi kependudukan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat,” tegasnya.
Audiensi tersebut juga dihadiri Wakil Ketua LKKNU Banyuwangi H. Saiful Karim, S.Ag., M.Pd.I., Sekretaris LKKNU Banyuwangi Dr. Nur Anim Jauhariyah, serta Syafaat, Dewan Pakar LKKNU Banyuwangi.
Dalam waktu dekat, LKKNU Banyuwangi berencana melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang salah satu fokusnya adalah membantu penyelesaian persoalan administrasi kependudukan, terutama bagi masyarakat lapisan bawah yang mengalami keterbatasan akses informasi maupun kurang memiliki keberanian untuk mengurus dokumen secara mandiri.
Melalui kolaborasi antara Dispendukcapil dan LKKNU, diharapkan berbagai persoalan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyuwangi dapat diselesaikan secara bertahap.
Sinergi antara program pemerintah dan organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia tersebut diharapkan mampu menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat Banyuwangi. (PH/ST)
Komentar