Banyuwangi – Universitas Brawijaya (UB) Malang memberikan penghargaan kepada Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah yang memiliki perkembangan ekosistem halal sangat pesat.
“Komitmen Banyuwangi dalam berupaya mewujudkan ekosistem halal mendapat apresiasi tinggi dari akademisi Universitas Brawijaya dan Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH). Dua hari lalu, Banyuwangi menerima penghargaan terkait dukungan terhadap terciptanya ekosistem dan industri halal di Indonesia,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, pada Kamis (7/5/2026).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan bersama Rektor UB Malang, Prof. Widodo, S.Si., M.Si, dalam acara Indonesia Halal Ecosystem Summit & Halal Metric Award, di Kampus UB Malang, Selasa (5/5/2026).
Banyuwangi menerima tiga penghargaan sekaligus. Di antaranya adalah penghargaan untuk inovasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan ekosistem halal, serta penghargaan untuk pengembangan infrastruktur halal.
UB Malang sendiri merupakan kampus yang selalu menjadi bagian dari ekosistem halal di Indonesia. Bahkan salah satu dosen UB Malang, Prof. Dr. Tri Susanto, adalah akademisi pertama yang melakukan penelitian tentang halal di Indonesia pada tahun 1988 dan memicu lahirnya sertifikasi halal di Indonesia.
Rektor UB Prof. Widodo mengatakan bahwa Banyuwangi memiliki potensi besar untuk pengembangan ekosistem halal. Ada banyak hal yang dapat dikembangkan Banyuwangi untuk mendukung industri halal di Banyuwangi.
“Banyuwangi memiliki banyak komunitas. Bukan hanya soal makanan, tapi juga soal pariwisata. Selama kita melihat kemajuan Banyuwangi menjadi kabupaten yang benar-benar mengembangkan ekosistem halal, itu sudah sangat baik,” kata Prof. Widodo.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala BPJPH Haikal Hasan. Menurutnya, Banyuwangi dapat dijadikan contoh daerah yang bersemangat mendorong pengembangan industri halal di wilayahnya.
Saya pernah ke Banyuwangi, dan menurut saya perkembangannya juga stabil. UMKM didorong untuk mendapatkan sertifikat halal, termasuk rumah potong hewannya. Jadi Banyuwangi bisa menjadi model,” kata Babe Haikal, yang akrab disapa Kepala BPJPH.
Di Banyuwangi sendiri, pemerintah daerah telah memfasilitasi ribuan UMKM dalam pengelolaan sertifikat halal. Sebanyak 22.091 sertifikat halal telah diterbitkan untuk produk UMKM yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Sudah ada delapan rumah potong hewan (RPH) dan empat rumah potong unggas yang bersertifikat halal.
Bupati Ipuk menambahkan, penghargaan dari Universitas Brawijaya dan BPJPH ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat ekosistem halal di Banyuwangi.
“Ini bukan hanya tentang sertifikasi, tetapi bagaimana kita membangun ekosistem yang komprehensif, mulai dari UMKM, infrastruktur, hingga pariwisata halal yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Ipuk.
Ipuk berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak agar pengembangan industri halal di Banyuwangi menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Semoga hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat dan menjadikan Banyuwangi sebagai referensi pengembangan ekosistem halal di tingkat nasional,” pungkas Ipuk. (*)
Komentar