Banyuwangi, Jurnalnews.com – Pemerintah Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak, Senin (5/10/2026), di Pendopo Kecamatan Wongsorejo.
Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas munculnya kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Kegiatan dihadiri Camat Wongsorejo, jajaran Polsek Wongsorejo, Kepala Desa se-Kecamatan Wongsorejo, Satkorwildik, pengawas pendidikan RA/MI, para kepala sekolah, tokoh agama serta organisasi kemasyarakatan.
Camat Wongsorejo Mohammad Mahfud mengatakan, persoalan kekerasan dan perundungan terhadap anak harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan setelah kejadian, tetapi harus dimulai dari lingkungan sekolah, pesantren, keluarga dan masyarakat.
Ia menilai para pendidik memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada anak agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan maupun menyakiti orang lain.
Mahfud juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan menciptakan kondisi Wongsorejo yang aman dan kondusif.
“Anak belum bisa membentengi dirinya sendiri. Karena itu kita harus bersama-sama menjaga dan memberikan pendidikan agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kanit Reskrim Polsek Wongsorejo Oktorio Wisnu Pradana, yang hadir mewakili Kapolsek Wongsorejo AKP Eko Darmawan, memberikan penjelasan mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
Ia menjelaskan, kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis, cyber bullying di media sosial hingga kekerasan seksual.
Menurutnya, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah perubahan perilaku anak. Anak yang sebelumnya ceria kemudian menjadi pendiam, murung, menyendiri atau enggan berinteraksi dengan teman-temannya perlu mendapatkan perhatian dan pendekatan dari orang dewasa.
“Ketika anak mulai mau bercerita, jangan langsung diinterogasi. Dengarkan terlebih dahulu dan ajak berbicara dengan baik,” jelasnya.
Oktorio juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi mengenai kasus yang melibatkan anak. Foto maupun video korban jangan disebarluaskan tanpa memperhatikan perlindungan identitas anak, karena hal tersebut justru dapat menimbulkan persoalan hukum baru.
Sementara itu, Ketua MUI Kecamatan Wongsorejo KH. Moh. Hayatul Ikhsan mendorong agar seluruh unsur masyarakat membangun kerja sama yang lebih kuat dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
Ia mengusulkan pembentukan Satgas Anti Kekerasan Anak yang melibatkan unsur pemerintah, kepolisian, TNI, pendidik, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
Menurutnya, penanganan kekerasan terhadap anak setidaknya harus mencakup tiga hal, yakni pencegahan, penanganan ketika terjadi kasus, serta pemulihan terhadap korban.
“Yang kita dampingi adalah masyarakat dari berbagai unsur dan latar belakang. Karena itu harus ada kerja sama agar ketika terjadi persoalan, masyarakat tidak bingung harus melapor dan ditangani ke mana,” ungkapnya.
Selain pembentukan satgas, dalam forum tersebut juga muncul gagasan agar materi tentang larangan bullying dan kekerasan terhadap anak disampaikan dalam khotbah Jumat secara serentak di masjid-masjid wilayah Kecamatan Wongsorejo.
Pihak kepolisian juga akan dilibatkan dalam memberikan sosialisasi kepada anak-anak di sekolah maupun pondok pesantren mengenai dampak serta konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan dan perundungan.
Hasil rapat koordinasi tersebut kemudian menyepakati beberapa langkah bersama, yaitu pembentukan Satgas Anti Kekerasan terhadap Anak, edukasi anti-bullying melalui khotbah Jumat, serta sosialisasi dari kepolisian kepada siswa di sekolah dan santri di pesantren.
Langkah tersebut diharapkan menjadi upaya bersama untuk mencegah terulangnya kasus perundungan maupun kekerasan terhadap anak sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan dan masyarakat yang lebih aman, sehat, bersih dan kondusif di Kecamatan Wongsorejo. (Venus).
Komentar