BANYUWANGI – Konflik permasalahan pengelolahan lahan Perhutani di internal Kelompok Tani Hutan (KTH) Tambak agung dimediasi bersama Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, KLHK, Forkopimka Pesangaran, Kesbangpol serta BPSKL Jabal Nusra.
Lokasi hutan yang diperebutkan masuk seputaran wilayah RPH Silirbaru, BKPH Sukomade, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, lokasinya diwilayah Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran.
kedua kelompok itu sama-sama mengantongi surat keterangan (SK). Kelompok satu mengantongi SK dari Pemerintah Desa Pesanggaran, dan kelompok satunya mengantongi SK dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Mediasi itu sudah dua kali dilakukan namun kedua belah pihak masih terus bersikukuh mempertahankan kebenaran soal Surat Keputusan (SK) yang dibawa masing masing.
Pertemuan kali ini dilaksanakan dikantor Perhutani Banyuwangi selatan yang beralamatkan di Dusun Purwosari, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring.
Hasil pertemuan mereka belom mendapatkan hasil yang jelas, kedua kelompok berbeda argumen dan kekeh alhasil belom ada keputusan.
Administratur (KKPH) Banyuwangi Selatan, Panca Putra M.Sihite mengatakan Perhutani akan tetap mengedepankan mediasi.
“Kita mengedepankan mediasi, dalam permasalah ini saya juga akan konsultasi ke ahli hukum karena bagaimana pun saya harus mengambil sikap, yang nanti akan saya akomodir kerja sama dengan kita. Pertemuan ini permintaan pak kades.” Jelasnya.
Meski pertemuan kali ini belom mendapatkan jalan terang, menurutnya mediasi akan terus dilakukan sampai ada titik penentuan siapa kelompok tani yang berhak mengelola lahan tersebut.
“Ya nanti kalau masih memungkinkan pertemuan akan tetap saya lakukan lagi,” terang Panca. Jumat (07/10/2022).
Sementara itu, Kepala BPSKL Jabal Nustra Ozom Sumantri menganggap hasil mediasi hari ini sudah membuahkan hasil walaupun belom maksimal.
“Selanjutnya kita akan minta pendapat hukum kepada ahlinya, dan kita sepakat menerima keputusan hasil dari itu.” Kata Ozom kepada wartawan. (Rony//JN).
Komentar