Banyuwangi : Jurnalnews– Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan lansia periode 2023–2025 sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bumi Blambangan. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pangripta 2, BAPPEDA Banyuwangi dihadiri 17 lembaga serta instansi OPD terkait, Kamis, (21/05/26).
FGD dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten Banyuwangi didampingi tiga tenaga ahli IPM Dr. . Nur Anim Jauhariyah, M.SI., Dr. . M. Iqbal Fardian, M.SI., dan Dea Amanda Caressa, S.KM., M.Kes.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono,M.Si memaparkan sejumlah kebijakan yang telah berjalan, antara lain program Rantang Kasih, Jemput Bola Rawat Warga, Graha Lansia, dan Posyandu Lansia. Pemerintah daerah juga memberi peringatan tegas: setiap desa di Banyuwangi wajib menyusun kebijakan pembangunan yang pro-lansia. Jika tidak, anggaran APBDes tahun berikutnya bakal dipangkas.
Saat ini, jumlah lansia di Banyuwangi mencapai 17 persen dari total penduduk, atau sekitar 200 ribu jiwa. Angka harapan hidup di daerah ini tercatat 74 tahun. Menariknya, Suratno mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menerima kunjungan dari USAID yang tertarik bekerja sama mengembangkan destinasi wisata lansia di Songgon.
“Bahkan sekarang tren beli tanah di Banyuwangi untuk masa tua sedang meningkat. Bisa jadi ke depan, Banyuwangi bakal jadi daerah yang nyaman untuk menghabiskan masa tua,” ujar Yayan — demikian panggilan akrabnya yang mantan Kepala beberapa Dinas ini.
Acara dilanjutkan dengan diskusi yang diawali paparan dari team ahli, selanjutnya paparan dari masing-masing lembaga dan OPD dan lembaga advokasi dan peduli lansia seperti PWRI, LVRI, Yayasan Abiyoso Gerontologi dan Perkumpulan Komunitas Gotong royong Empat Puluh Lima yang akan dijadikan bahan evaluasi dalam rangka menyusun program pembangunan lansia di tahun berikutnya.
(Andre Waluyo/Aguk/JN)
Komentar