Pendamping Desa di Banyuwangi: Antara Ada dan Tiada

Pendamping Desa di Banyuwangi: Antara Ada dan Tiada
Ilustrasi. (sumber: Kemendesa)
Spread the love

Banyuwangi-Asosiasi BPD Banyuwangi menyayangkan kinerja pendamping desa. Petugas pendamping desa disebut jarang atau nyaris tidak pernah datang ke kantor desa. Keberadaannya, antara ada dan tiada. Sebagai salah satu perangkat di Pemerintahan Desa, BPD merasa tidak mendapatkan manfaatnya.

“Soal pendamping desa saya tidak bisa komentar apa-apa. Karena memang nyatanya tidak merasa mendapatkan manfaatnya didampingi, diarahkan, dibina, dipinterne, dibenerne. Sebagaimana mestinya pendampingan yang baik dan benar,” kata Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi Rudi Latif, saat dikonfirmasi, Selasa (15/8/2017).

Dia menambahkan, bahkan bertatap muka  dengan petugas pendamping desa saja nyaris tidak pernah, hanya sekali dua kali saja. Itu pun dalam kegiatan pendamping desa. Atau kebetulan bertemu saat  pendamping desa main ke kantor desa. Apalagi diskusi soal desa saja tidak pernah.

“Asosiasi BPD sudah pernah nawari kepada tenaga ahli pendamping tingkat kabupaten untuk ketemu dengan pengurus asosiasi diskusi tentang desa agar sama visinya. Tapi tidak pernah terwujud,” ungkapnya.

Jadi, lanjut Rudi, pemerintah desa selama ini berjalan sendiri tanpa pendamping desa. Seperti saat-saat ini yang tengah sibuk menyiapkan Pilkades Serentak 8 November depan. Juga saat menyiapkan musyawarah desa (musdes) atau membuat perencanaan. Semua dilakukan sendiri tanpa ada pendampingan.

“Hal ini bukan hanya di desa saya sendiri. Tapi sudah sering kita bahas di Asosiasi BPD. Pernah juga dengan teman-teman Askab (Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi). Semuanya (desa) sama seperti ini,” pungkasnya.

Lantas jika benar demikian, apa yang diperbuat petugas pendamping desa selama ini? Padahal mereka digaji dari uang negara. (Irl/JN)

Tags:
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan