Dinas Perumahan Banyuwangi Ancam Cabut Ijin Pengembang Nakal

Dinas Perumahan Banyuwangi Ancam Cabut Ijin Pengembang Nakal
Ilustrasi. (Internet)
Spread the love

Banyuwangi-Seluruh pengembang perumahan wajib menyediakan lahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) seluas 30 persen dari total luas lahan perumahan yang dikelola pengembang. Jika ketentuan tersebut dilanggar, pengembang bisa dikenakan sanksi.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Banyuwangi Iqrori Hudanto, menanggapi desakan DPRD Banyuwangi, ihwal banyaknya keluhan masyarakat soal tidak maksimalnya perumahan menyediakan Fasum dan Fasos.

Iqrori menegaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 tahun 2008 dan Perda Banyuwangi nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, maka setiap pengembang perumahan wajib menyediakan lahan 30 persen dari total luas lahan yang dijadikan perumahan.  Lahan tersebut untuk fasum dan fasos bagi warga penghuni perumahan tersebut.

“Fasos dan fasum yang disediakan berupa Jalan seluas minimal 6 meter, drainase, tempat ibadah dan ruang terbuka hijau dan pemakaman. Jika pengembang tidak sediakan fasum dan fasos, maka bisa dikenai sanksi teguran hingga pencabutan ijin” urainya, Rabu (16/8/2017).

Berdasarkan hasil pantauan tim dari dinas lanjut Iqrori, saat ini lahan seluas 30 persen yang disiapkan para pengembang perumahan di Banyuwangi sudah tersedia. Namun pengelolaannya masih kurang bagus dan perlu perbaikan dari pengembang yang melibatkan penghuni perumahan sendiri.

“Untuk kasus yang terjadi di perumahan Wahana Pengatigan Indah atau WPI antara pengembang dengan penghuni perumahan, kami telah menurunkan tim untuk menuntaskan permasalahan tersebut,” tambahnya.

Dia juga mendesak kepada PT Rega Handika selaku developer perumahan WPI untuk segera memenuhi keinginan warga terkait lahan untuk fasos fasum. Disamping itu PT Rega Handika diminta agar mencabut laporannya di Polsek Rogojampi, dan menyeleseaikan polemik yang terjadi secara kekeluargaan.

“Laporan itu bukan solusi harusnya musyawarah,” pungkasnya.

Sebelumnya, 4 warga perumahan WPI di Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, dilaporkan PT Rega Handika ke Polsek Rogojampi. Mereka harus menjalani pemeriksaan atas tuduhan telah menggunakan tanah tanpa persetujuan pemilik. Padahal mereka menuntut hak mereka yang sebenarnya kewajiban  PT Rega Handika sebagai pengembang perumahan. (Fir/JN)

Tags:
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan