Tahapan Pilkades Serentak di Banyuwangi: Jalan Ditempat!

Tahapan Pilkades Serentak di Banyuwangi: Jalan Ditempat!
Ilustrasi Pilkades Serentak. (Internet)
Spread the love

Genteng-Tahapan Pilkades serentak di Banyuwangi, dinilai masih jalan ditempat. Dari 51 Desa di Kabupaten Banyuwangi yang dijadwalkan melaksanakan Pilkades serentak 8 Nopember 2017, belum ada satu pun yang anggarannya sudah beres dan siap. Hal ini dikhawatirkan akan berimbas pada penyelenggaraan Pilkades itu sendiri. Akankah sesuai jadwal atau akan diundur pelaksanaannya.

Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi Rudi Latif mengatakan, mayoritas desa peserta Pilkades serentak memang sudah merampungkan penyusunan RAB. Tapi masih ada beberapa desa lainnya yang bahkan RAB-nya belum rampung. Belum mampu menyelesaikan rancangan kebutuhan anggaran Pilkades, baik yang bersumber dari APBDes maupun APBD Banyuwangi.

“Hal ini lebih disebabkan karena pemahaman yang kurang pada BPD, Pemdes, dan Panitia Pilkades. Terdapat mispersepsi atas pembinaan yang selama ini diberikan Pemkab dan bagaimana membaca segala peraturan perundang-undangan terkait, terutama Perda-Perbup tentang Pilkades,” katanya dalam rilis yang diterima JurnalNews.com, Sabtu (19/8/2017).

Hal itu masih menurut Rudi, juga disebabkan ada miskoordinasi antar ketiga lembaga di desa, juga termasuk dengan Kecamatan yang mestinya sudah saatnya lebih pro aktif dalam membina desa. Bagi Desa yang sudah merampungkan Anggaran Pilkades dari sumber APBDes pun sebenarnya hanya rampung di tataran RAB. Sementara uang belum tersedia dengan pasti.

Hal ini dikarenakan setelah anggaran Pilkades disetujui, seharusnnya Pemdes dan BPD langsung secepatnya melakukan Perubahan APBDes mendahului PAK.

“Disini ada hambatan. Pertama, musyawarah pembahasan perubahan APBDes dan administrasinya belum beres. Kedua, pengajuan pencairan tahap kedua APBDes harus minimal penyerapan 80 persen tahap I beserta bukti pelaksanaannya,” tambahnya.

Ketiga, lanjut Rudi, merubah pos anggaran APBDes diikuti dengan perubahan entry e-VB yang diakui petugas Pemerintahan Desa sangat menyulitkan, butuh waktu lama, dan masih bingung bagaimana merubahnya ke dalam sistem. Keempat, seluruh desa membutuhkan penambahan anggaran Pilkades karena alokasi anggaran di APBDes sebelumnya belum cukup.

“Akibatnya, meskipun mayoritas panitia sudah merampungkan RAB, tapi belum ada desa yang sudah menyelesaikan Perubahan APBDes mendahului PAK,” masih kata Rudi.

Selain bersumber dari APBDes, Pilkades juga didanai APBD untuk beberapa hal. Untuk mengaksesnya, panitia diwajibkan mengajukan proposal yang terdiri dari RAB Pilkades APBD dan disertai dengan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP), atau istilah umumnya DPS hasil Pantarlih.

Namun hingga hari ini, atau 3 bulan menjelang hari pelaksanaan Pilkades serentak, hanya beberapa desa saja yang sudah mengajukan proposal kepada Pemkab Banyuwanigi (dalam hal ini Bupati) tentang anggaran yang bersumber dari APBD. Memang, menurut Rudi, dalam menyusun RAB-nya sudah didampingi Pemkab.

“Namun banyak sekali desa yang belum melaksanakan tahapan “Pantarlih”, padahal mestinya kalau mengacu jadwal seharusnya sudah rampung. Salah satu penyebab utamanya adalah Panitia belum punya dana,” ungkapnya.

Masalah belum selesai disitu. Anggaran Pilkades dari sumber APBD seharusnya ditransfer terlebih dahulu dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus di dalam APBDes. Sehingga baru bisa dicairkan desa. Mekanismenya tentu saja melalui PAK APBDes, yang entah kapan bisa dilakukan. Karena pos per desa berikut mekanisme transfernya sudah berkali-kali ditanyakan tapi belum ada kepastian.

“Contohnya di Desa Gentengkulon. Panitia sudah menyelesaikan tahapan “pantarlih” dengan melibatkan RT RW sesuai jadwal, meskipun belum memiliki dana. Kemudian karena Panitia merasa bertanggungjawab harus melaksanakan tahapan sebagaimana mestinya, maka Panitia Pilkades Gentengkulon terpaksa hutang kepada orang lain (pihak ketiga) yang terpanggil peduli,” urai pria yang juga Ketua BPD Desa Gentengkulon, ini.

Dia menambahkan, panitia Pilkades Desa Gentengkulon sadar bahwa tanggal 2 September sudah memasuki tahap pendaftaran Bakal Calon Kades. Karenanya harus didahului dengan tahapan sosialisasi. Sebab itu juga, sejak 18 Agustus panitia melakukan kegiatan sosialisasi keliling per dusun setiap malam. Meskipun dengan sederhana dan dibiayai duit hasil hutangan.

Berikutnya Panitia juga sudah mulai membuat baliho juga spanduk. Dan dengan dana pinjaman itu panitia baru bisa membayar honor Ketua RT dan RW yang beberapa waktu yang lalu sudah bekerja melakukan “pantarlih”. Singkatnya, panitia Pilkades di Desa Gentengkulon sudah bisa berjalan meskipun tertatih dengan uang pinjaman dan sama sekali belum menerima honor.

Rudi menegaskan, Pilkades serentak harus disukseskan. Bukan hanya momen coblosan satu hari saja, akan tetapi serangkaian tahapan mulai dari sosialisasi hingga penetapan hasil coblosan. Agar partisipasi aktif warga tergerak, penuh kesadaran dan visi yang baik guna memilih pemimpin yang diharapkan mampu mewujudkan Desa Mandiri yang berdaulat dan mampu lebih menyejahterakan warga masyarakatnya.

“Hajatan pesta demokrasi adalah tanggungjawab semua pihak terutama para pemangku kepentingan strategis di Pemkab Banyuwangi dan Pemdes. Dengan melihat realita diatas, pertanyaannya adalah Pilkades serentak di Banyuwangi akankah perlu diundur jadwal pelaksanaannya demi persiapan yang lebih sempurna? Ataukah tetap kita selenggarakan tanggal 8 nopember 2017 dengan membiarkan segala permasalahan ini?,” pungkasnya. (Irl/JN)

 

Tags:
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan