Pilkades Serentak Terancam Tidak Berjalan Mulus

Pilkades Serentak Terancam Tidak Berjalan Mulus
Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif. (Dok JN)
Spread the love

Banyuwangi-Pelaksanaan tahapan Pilkades di beberapa desa masih terkendala beberapa permasalahan. Mulai dari anggaran hingga PJ Kepala Desa (Kades) yang kurang pro aktif. Parahnya persoalan ini belum menemukan solusi dan dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan Pilkades serentak 8 Agustus 2017.

Ketua Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, menuturkan, panitia Pilkades sudah terbentuk di semua desa peserta Pilkades serentak tahun ini. Bahkan beberapa desa sudah menuntaskan tahapan pemutakhiran data pemilih. Namun tidak sedikit desa yang belum melakukan tahapan lanjutan.

Menurutnya, itu terjadi karena masalah anggaran dan kurang pro aktifnya beberapa Pj Kades dalam mendukung pelaksanaan tahapan Pilkades. Dana Pilkades yang bersumber dari APBDes mengalami kekurangan dari yang disediakan sebelumnya di APBDes.

“Penyebabnya tak lain arahan perencanaan dari Pemkab Banyuwangi di akhir tahun kemarin yang tidak jelas. Bahkan belakangan desa diberi beban penambahan anggaran untuk biaya keamanan, ATK dan peliputan surat suara yang harus ditanggung dana APBdes,” ungkapnya, saat ditemui JurnalNews.com di gedung DPRD Banyuwangi, Rabu (2/8/2017).

Pria bernampilan nyentrik ini menjelaskan banyak dana APBDes yang sudah habis untuk kegiatan pembangunan fisik di desa. Pembangunan itu sendiri terkesan dilakukan sebagai upaya pencitraan calon kepala desa dari petahana yang akan maju kembali.

“Sehingga dana APBdes tahun 2017 ini sudah habis dan tidak ada sisa untuk kebutuhan Pilkades,” sambung dia, sembari memberi contoh kasus yang terjadi di Desa Banyu Anyar Kecamatan Kalibaru. Dana APBDes sudah dipergunakan untuk kegiatan pembangunan fisik.

Kurang pro aktifnya Pj Kades juga menjadi persoalan. Sehingga tahapan Pilkade tidak berjalan lancar. Lagi-lagi Rudi memberi contoh kasus yang terjadi di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng.

“Pj Kades enggan mengeluarkan anggaran atau melakukan perubahan anggaran keuangan atau PAK APBDes untuk kebutuhan Pilkades. Dengan alasan tidak ada regulasi yang mengatur tentang pembiayaan Pilkades oleh desa,” masih katanya.

Rudi berharap peran aktif panitia Pilkades tingkat kabupaten. Dia mendesak Kabag Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Badan Pemberdayaan Desa serta Asisten Pemerintahan melakukan monitoring dan penekanan kepada PJ Kades agar pro aktif mendukung pelaksanaan tahapan Pilkades.

“Saya khawatir  jika permasalahan di desa tidak diurai bisa berdampak pada pelaksanaan Pilkades yang kurang sempurna atau cacat hukum hingga berpotensi memunculkan gesekan antar masyarakat di tingkat desa,” pungkasnya.

Pemkab Banyuwangi telah menetapkan jadual Pilkades serentak tahun ini pada 8 November. Anggaran yang disiapkan dalam APBD banyuwangi sebesar Rp 2,8 miliar untuk penyelenggaraan Pilkades serentak di 51 desa. Tahapan Pilkades saat ini memasuki masa pemutakhiran data pemilih. (Fir/JN)

Tags:
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan