BPKAD Banyuwangi Akui Sertifikasi Tanah Aset Daerah Tersendat

BPKAD Banyuwangi Akui Sertifikasi Tanah Aset Daerah Tersendat
ilustrasi. (internet)
Spread the love

Banyuwangi-Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi telah mentargetkan penyelesaian sertifikat tanah aset milik daerah selama lima tahun terakhir. Namun berjalan lamban karena terkendala beberapa persoalan. Disisi lain, pembahasan Raperda tentang pengelolaan aset daerah tengah berlangsung di DPRD Banyuwangi.

Kepala BPKAD Banyuwangi Samsudin menuturkan, proses sertifikasi aset daerah sudah dilakukan Pemkab Banyuwangi sejak 2012 lalu. Bahkan tiap tahun disediakan anggaran kurang lebih Rp 200 juta untuk proses pembuatan sertifikat sejumlah aset daerah yang jumlahnya mencapai 3000 bidang tanah, dengan ukuran luas yang bervariasi.

“Saat ini ada 1150 bidang tanah aset Pemkab Banyuwangi yang belum bersertifkat. Namun separonya sudah berproses di Badan Pertanahan Nasional,” katanya, Selasa (22/8/2017).

Lambannya sertifikasi tanah, disebut karena minimnya anggaran yang hanya Rp 200 juta pertahun. Anggaran itu dirasa tidak mencukupi. Selain itu, juga disebabkan adanya sejumlah bidang tanah yang masih sengketa dengan warga. Ada juga beberapa tanah aset pemda yang tercatat polosan alias sulit diketahui asal busualnya.

“Sehingga perlu waktu untuk melakukan penelusuran ulang asal usul bidang tanah aset Pemkab. Bahkan ada sejumlah aset daerah yang saat ini amsih proses sengketa dengan warga. Salah satunya aset tanah yang ada di terminal Blambangan,” ungkapnya.

Meski demikian, imbuh dia, Pemkab Banyuwangi berkomitmen untuk secepatnya menuntaskan proses sertifikasi tanah aset milik daerah tersebut. Karena bisa  berpindah tangan atau dikuasai pihak swasta atau perorangan jika dibiarkan tanpa dokumen pertanahan.

“Pemkab Banyuwangi juga telah meminta percepatan proses sertifikat aset daerah kepada BPN Banyuwangi,” tandasnya.

DPRD Banyuwangi saat ini tengah melakukan pembahasan Raperda tentang pengelolaan aset daerah, yang prosesnya sudah memasuki tahap finalisasi. Disusunnya Raperda yang merupakan revisi Perda Nomor 8 tahun 2007, itu diharapkan bisa menjadi payung hukum daerah dalam mendata atau meninventarisir aset daerah khususnya tanah dan bangunan milik pemkab Banyuwangi. (fir/JN)

Tags:
banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan